Uu Perkumpulan Berbadan Hukum Forex

HUKUM amp TRADING FOREX Apabila Tono dan Tini bersama-sama membeli sebuah rumah, kedua orang tersebut menjadi pemilik dari rumah tersebut dan terjadilah pemilikan bersama. Apabila Tono dan tini adalah para pesero suatu persekutuan perdata (maatschap), maka harta kekayaaan persekutuan perdata tersebut merupakan suatu pemilikan bersama. Pemilikan bersama terjadi pada harta peninggalan dari ahli waris yang belum dibagikan. Demikian pula harta benda perkawinan gono-gini merupakan pemilikan bersama. Dari keempat peristiwa tersebut di atas masing-masing mempunyai bagian yang tak terbagi atas kebendaan tersebut, akan tetapi hanya pemilikan bersama karena pembelian disebut pemilikan bersama yang bebas (vrije mede-eigendom) sedangkan ketiga pemilikan bersama yang lainnya adalah suatu pemilikan bersama yang terikat (gebonden Mede-eigendom). Pemilikan bersama yang bebas adalah. Suatu pemilikan bersama atas suatu benda yang merupakan tujuan langsung dari para pemiliknya. Miaka bertujuan untuk memiliki suatu benda secara bersama-sama. Pemilikan bersama yang terikat adalah: suatu pemilikan bersama atas suatu benda yang merupakan salah satu akibat dari suatu peristiwa hukum yang lain. Kebebasan pada pemilikan bersama terwujud pada bebas atau tidaknya para pemilik untuk setiap saat mengalihkan bagian tak terbagi yang dimiliki atas harta benda bersama tersebut. Jelas pada pemilikan bersama yang terikat, para pemilik atas harta benda bersama tidak bebas untuk mengalihkan bagian tak terbaginya kepada pihak lain, sehingga selama pemilikan bersama belum berakhir maka tindakan hukum atas benda milik bersama harus dilakukan oleh para pemiliknya secara bersama-sama. Sedangkan pada pemilikan bersama yang bebas, para pemilik atas harta benda bersama bebas untuk mengalihkan bagian tak terbaginya kepada pihak lain. Walaupun demikian sebaiknya untuk pengalihan bagian tak terbagi tersebut diketahui dan distujui oleh pemilik lainnya. Pemisahan amp Pembagian Menurut Teori Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemisahan dan pembagian atas pemilikan bersama. Pasal 128 KUHPdt. Setelah bubarnya persekutuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya. Ketentuan-ketentuan dalam bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang. Pasal 66 UU No.11974. Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang di atur dalam BW, HOCI, RGH dan peraturan lain tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 UU No.11974. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 573 KUHPdt. Membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari suatu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Pasal 1652 KUHPdt. Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para pesero. Dari ketentuan tersebut di atas pembuat undang-undang tidak membedakan antara pemisahan dan pembagian untuk harta bersama yang terikat dan bebas. Apakah pemisahan dan pembagian Suatu perjanjian yang bersifat pengalihan hak Tujuan Pemisahan amp Pembagian Tujuan dilakukan pemisahan dan pembagian adalah diakhirinya keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada Masing-Masing dipisahkan orang dan dibagikan Suatu benda akan memperoleh kewenangan Penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum, bersifat baik Pengurusan maupun pemilikan. Pasal 526 KUHPdt dihubungkan dengan pasal 573 KUHPdt. Membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Sedangkan ketentuan pasal 1652 KUHPdt. Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenannya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu. Adapun untuk pemisahan dan pembagian harta benda perkawinan didasarkan pada pasal 128 KUHPdt. Oleh karena itu pemisahan dan pembagian dilakukan baik untuk pemilikan bersama yang mengikat maupun pemilikan bersama yang bebas maka apabila para pemiliknya bermaksud untuk mengakhiri pemilikan bersama mendasar pada tata cara pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Pemisahan dan Pembagian pada pemilikan yang bebas jelas merupakan peralihan hak dalam arti penyerahan atas peristiwa untuk memindahkan hak milik, yaitu peralihan sebagian hak bersama yang tak terbagi kepada sesama pemegang hak bersama. 160Pemisahan dan Pembagian harta bersama yang bebas bersifat pengalihan hak translatif dan tidak berlaku surut. Pemisahan dan Pembagian pada pemilikan bersama yang terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut, yaitu sejak saat pewaris meninggal dunia atau putusnya perkawinan atau bubarnya persekutuan perdataperkumpulan tidak berbadan hukum. Bentuk Isi Akta Pemisahan amp Pembagian160 Apabila kebendaan yang hendak dipisahkan berupa bermacam-macam benda baik benda tetap maupun bergerak bertubuh dan tidak bertubuh dapat dilakukan dengan akta Notaris yang memuat pemisahan dan pembagian atas seluruh kebendaan serta dalam akta para pemilik saling memberikan kekuasaan yang tidak dapat dicabut Kembali kepada masing-masing pihak yang dibagikan dan dipisahkan kebendaan tertentu, dengan maksud agar para pihak yang menerima kebendaan tertentu dapat melakukan penyerahan, yaitu pendaftaran peralihan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini diperlukan untuk benda bergeraj tidak bertubuh seperti saham. Untuk penyerahan atas tiap benda tidak bergerak apabila telah dibujante akta pemisahan dan pembagian dengan akta notaris untuk pendaftarannya harus dilanjutkan dengan dibuat akta PPAT berupa pembagian hak bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Pembagian Hak Bersama yang karena warisan, putusnya perkawinan, bubarnya persekutuan tidak merupakan peralihan hak akan tetapi merupakan perolehan hak sehingga untuk pendaftaran perolehan hak tersebut untuk benda tidak bergerak tidak dikenakan pajak SSP maupun BPHTB. Akan tetapi masih ada beberapa Kantor Pertanahan yang mengenakan untuk Pembagian Hak Bersama bukti pembayaran BPHTB. Oleh karena itu hendaknya pemisahan dan pembagian atas pemilikan bersama yang terikat dan yang bebas didudukan kembali pada sistem hukum yang sebenarnya, khususnya mengenai akibat hukum dan daya berlakunya yang berakibat pula terhadap pajak yang dikenakan. Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum dan Perhaangan Perkumpulan yang dikenal secara luas Antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas. Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum sudah diuraikan secara panjang lebar dalam bab sebelumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat badan hukum adalah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Sedangkan anggaran dasar perkumpulan tidak berbadan hukum tidak memperoleh pengesahan Dari Pemerintah. Selanjutnya dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai perkumpulan yang tidak berbadan hukum antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Macam-macam bentuk perkumpulan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: kepentingan bersama kehendak bersama tujuan bersama dan kerja sama. Macam-macam bentuk perkumpulan yang dikenal dalam praktek adalah kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, asosiasi, persatuan dan sebagainya. Pada umumnya macam-macam perkumpulan tersebut tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkandiberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Selain perkumpulan tersebut di atas dikenal pula adanya permitraaan dan kemitraan. Permitraan adalah padanan kata dari 8220 parceria 8221 dimana hubungan para pihak adalah setara. Permitraan yang dikenal di Indonesia adalah persekutuan (Maatschap), persekutuan firma (Vennootschap Onder Firma) e persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap). Sedangkan Kemitraan berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pada dasarnya merupakan kerjasama usaha atau hubungan antara pihak-pihak yang tidak setara atau berbeda. Jadi, kemitraan bukanlah suatu bentuk usaha. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Akta Pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, dikemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Registro di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan. Para pengurus, apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya serta mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Para pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Apabila dalam anggaran dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan. Dalam hal perkumpulan membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili ole pengurus perkumpulan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Namun dalam hal tidak ada pengaturan dalam anggaran dasar maka tindakan tersebut diwakili oleah seluruh anggota baik langsung maupun malalui kuasa. Dalam hal perkumpulan sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan maka tindakan tersebut diwakili oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Selain itu Akta PendirianAnggaran Dasar dapat mengatur apakah diperlukan persetujuan dari para anggota atau organ perkumpulan lainnya. Dalam hal perkumpulan memperoleh kredit, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perkumpulan. Utang-utang dilunasi dari hasil penjualan barang-barang perkumpulan. Dengan adanya ketentuan ini maka bagi banco agar hendaknya tidak memberikan kredit kepada perkumpulan. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. Penunjukan pengurus atau pihak yang berwenang mewakili perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. Nomor Pokok Wajib Pajak de Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kartu identitas pendiri atau pengurus perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Izin lainnya yang sesuai dengan jenis usaha kegiatannya. PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM ARTI SEMPIT B.1. PERDATA PERSEKUTUANA (MAATSCHAP) PENGERTIAN Persekutuan adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena: tidak ada ketentuan tentang besarnya modal selain mínimo berbentuk uang atau barang, dalam rangka memasukkan sesuatu, tenaga dapat pula dimasukkan bidang usahanya tidak dibatasi tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga. Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian persekutuan adalah: 8220bagian8221 yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan cara kerja pembagian keuntungan tujuan kerjasama waktu atau lamanya perjanjian. Persekutuan Perdata yang menjalankan perusahaan dikenal dengan istilah Perserikatan Perdata. Adapun yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata adalah perkumpulan dalam arti luas ditambah dengan 2 unsur lagi yakni, pemasukan dan pembagian keuntungan. DASAR HUKUM Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Persekutuan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Persekutuan biasanya menggunakan nama para anggota atau mitranya. Walaupun dimungkinkan perjanjian pendirian persekutuan dibuat dengan lisan namun pada umumnya perjanjian pendirian persekutuan dibuat secara tertulis. Órgão PERSEKUTUAN Akta Pendirian dapat mengatur mengenai sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus persekutuan (Sekutu Statuter). Setelah persekutuan didirikan para mitra persekutuan dapat dengan perjanjian khusus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus (Sekutu Mandater). Sekutur Statuter tidak dapat diberhentikan selama berjalannya persekutuan kecuali atas dasar alasan-alasan tertentu menurut hukum. Sedangkan Sekutu Mandater dapat di berhentikan setiap saat atau meminta agar kekuasaannya dicabut. Berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk tersebut berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleah beberapa atau semua mitra asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama mitra dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkannya. Apabila pengurus yang ditunjuk ada, mitra yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama mitra dan tidak bisa mengikat para mitra lainnya terhadap pihak ketiga. Apabila tidak ada pengaturan-pengaturan khusus mengenai kepengurusan, Pasal 1639 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap mitra dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk bertindak atas nama persekutuan dan atas nama mereka. Jadi, sepanjang tidak dibatasi secara tegas dengan permjanjan perjanjian, setiap mitra berhak bertindak atas nama permitraan dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap mitra. Akan tetapi sekutu yang lainnya yang tidak setuju, mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan kepengurusan yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kerugian bagi persekutuan. TINDAKAN PERSEKUTUAN BERHUBUNGAN BANCO DENGAN Persekutuan Sebagai Nasabah Dalam hal persekutuan membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili ole pengurus persekutuan. Apabila persekutuan tidak mempunyai pengurus maka setiap mitra berhak bertindak atas nama persekutuan dengan syarat tidak ada keberatan dari mitra lainnya. Persekutuan Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Bank yang mengadakan perjanjian kredit dengan mitra persekutuan tidak dapat mengandalkan pada mitra tersebut untuk mengikat persekutuan secara keseluruhan atau mitra lain secara perorangan. Ketiadaan kuasa khusus atau persetujuan dari mitra lainnya hanya mengikat mitra yang bertindak atau bertanggung jawab terhadap perikatan secara pribadi. Banco harus meminta kepada mitra yang bertindak, surat kuasa atau persetujuan dari mitra lainnya agar dapat mengikat persekutuan secara keseluruhan. Mitra persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibujante enviiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan adiya perikatan tersebut telah dinikmati oleh persekutuan. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata 8220Firma8221 berarti nama bersama, yaitu nama orang (biasanya nama pendiri) yang dipergunakan menjadi nama perseroan. Setiap pendiri memilih nama perseroan asal tidak nyata8209nyata dengan sengaja menyamai atau hampir menyamai nama perusahaan lain dengan itikad buruk. Dengan demikian terdapat 3 kekhususan Firma, yakni: menjalankan perusahaan dengan nama bersama pertanggungan jawab sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Suatu Persekutuan Perdata baru dapat dikatakan sebagai suatu Firma apabila telah memenuhi ketiga unsur tambahan tersebut. DASAR HUKUM Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang8209undang Hukum Dagang (8220 KUHD 8221). Akta Pendirian Firma harus didaftarkan de Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonésia. Adapun sanksi bila tidak didaftarkan dan diumumkan, adalah pihak ketiga dapat menganggap bahwa semua persero berwenang bertindak untuk dan atas nama Firma, dan Firma dianggap menjalankan usaha173 dalam segala bidang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam praktek sehari8209hari pendirian Firma adalah dengan akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Untuk dapat memulai usahanya Firma harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan. Órgão de órgão órgão dari suatu Firma terdiri dari para sekutu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditunjuk e diangkat diantara mereka sebagai Pengurus. Apabila terdapat pengurus maka hal tersebut dapat diketahui dari akta pendiriannya atau akta tersendiri yang harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara untuk kepentingan pihak ketiga. Pada dasarnya dalam menjalankan perusahaan, tiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma kecuali bila sekutu tersebut dikecualikan dan tidak diberi wewenang tersebut. Dengan demikian sekutu yang melanggar pembatasan wewenang itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga dan terhadap Firma. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap pihak ketiga dalam Akta Pendirian danatau perubahannya dapat diadakan pembatasan8209pembatasan kewenangan sekutu-sekutu tersebut. Para sekutu lain terikat oleh perbuatan Pesero yang melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma. Jadi tiap8209tiap sekutu dianggap telah membroikan kuasa umum kepada sekutu lainnya untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma. TINDAKAN FIRMA BERHUBUNGAN BANCO DE DENGAN Firma Sebagai Nasabah Dalam hal Firma membuka rekening, maka tindakan tersebase de férias, por exemplo, salah seorang sekutu sebagai pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Akta PendirianAnggaran Dasar yang berkenaan dengan kewenangan bertindak pengurusnya. Firma Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Persekutuan Perdata sebagaimana tersebut di atas, pada umumnya dalam hal Firma sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan, maka tergantung pada Akta PendirianAnggaran Dasar apakah diperlukan persetujuan por Pesero atau pengurus lainnya. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN FIRMA Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. Nomor Pokok Wajib Pajak Firma de Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kartu identitas pendiri atau pengurus Firma. Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Firma. B.3. PERSEKUTUAN KOMANDITER COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (8220 CV 8221) CV adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. DASAR HUKUM Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Sama dengan pendirian Firma, pendirian CV tidak memerlukan formalitas. Akta Pendirian harus didaftarkan de Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonésia. Untuk dapat memulai usahanya CV harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan. CV mempunyai dua macam sekutu yakni sekutu kerjapengurus dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu tersebut dalah sebagai berikut: a. Sekutu komanditer (i) wajib menyerahkan pemasukan modal (inbreng) yang berupa uang, barang atau tenaga dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan (ii) tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukan (inbreng) yang telah disanggupi untuk disetor atau yang telah disetor (iii) tidak Boleh mencampuri tugas sekutu kerja yaitu pengurusan persekutuan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. B. Sekutu kerjapengurus (i) berhak menyerahkan pemasukan modal (inbreng) yang telah disetor (ii) bertugas mengurus persekutuan (iii) bertanggung jawab secara pribadi dan untuk keseluruhan (iv) bila ada beberapa sekutu kerja, maka biasanya ditetapkan tugas dan wewenang masing8209masing termasuk dalam hal Larangan untuk bertindak keluar persekutuan. Yang berwenang bertindak di luar dan di dalam pengadilan adalah sekutu kerja yang sekaligus bertanggung jawab keluar, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya kedalam. Pihak ketiga tidak dapat langsung menuntut kepada sekutu komanditer, karena yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah sekutu kerja dan bagi pihak ketiga hanya ada sekutu kerja. Sekutu komanditer menanggung kerugian tidak melebihi jumlah pemasukan (inbreng) nya, sedangkan sekutu kerja bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan CV walaupun berdasarkan Surat Kuasa. Bila dilanggar, maka berlaku sanksi Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya sama dengan sekutu kerja. TINDAKAN CV BERHUBUNGAN DENGAN BANCO CV Sebagai Nasabah Dalam hal CV membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili oleh sekutu kerja. CV Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada persekutuan perdata sebagaimana tersebut di atas, dalam hal Persekutuan Perdata sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan, maka tergantung pada Akta PendirianAnggaran Dasar CV apakah diperlukan persetujuan dari sekutu lainnya. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN CV Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. Nomor Pokok Wajib Pajak CV dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Kartu identitas pendiri atau pengurus CV. Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha CV. A.1 C. PERUSAHAAN PERORANGAN Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan pokok Perusahaan Perseorangan dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Pada persekutuan jumlah pengusaha adalah 2 orang atau lebih. Apabila dalam Perusahaan Perseorangan tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha yang mempunyai suatu hubungan hukum perburuhan dan pemberian kuasa. Salah satu bentuk Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan Dagang. DASAR HUKUM Perusahaan Perseorangan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam KUHD. Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Dagang didirikan atas dasar kehendak seorang pengusaha. Belum ada prosedur yang resmi dalam pendiriannya. Dalam praktek, prosedur pendirian yang berlaku apabila seseorang mendirikan Perusahaan Dagang maka orang tersebut mengajukan permohonan surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang atau izin lainnya yang diperlukan. Disamping itu pemilik bila perlu membuat Akta Pendirian perusahaan dihadapan Notaris. Akta Pendirian Perusahaan Dagang adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dibuat dibawah tangan, kemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Registro di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Dagang tersebut berkedudukan dan tidak perlu pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonésia. ORGAN PERUSAHAAN DAGANG Pada umumnya tidak dikenal organ8209organ dalam bentuk usaha Perusahaan Dagang karena pada hakekatnya segala tindakan dan kewenangan Perusahaan Dagang berada dalam penguasaan pemiliknya. KEWENANGAN BERTINDAK Kewenangan bertindak sepenuhnya berada pada pemiliknya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Akta Pendirian Perusahaan Dagang yang bersangkutan (apabila ada). Pemilik dimungkinkan untuk memberikan suatu kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Brierly Napitupulu Magister Kenotariatan Assalamualaikum Wr. Wb Dunia Notaris penuh dengan liku-liku, Pengetahuan tentang Hukum Mutlak diperlukan untuk menekuni Profesi ini (Deslaming dasar Ilmu Agama tentunya yang menjadi dasar segala sesuatu), selalu mau tahu, selalu belajar, dan berbagi itulah kuncinya. Mari sama-sama belajar dan berbagi. Tulisan dalam Blog ini saya ambil dari beberapa soma terutama rubik konsultasi hukum paling banyak saya ambil dari website hukumonline dan ada beberapa yg saya tulis sendiri, bagi yg tulisanartikelnya saya masukan di Blog ini mudah2an amalnya diterima por Alá Swt, terhadap artikel tanya jawab hendaknya hanya dipakai Sebagai Pegangan dan sebaiknya dikonsultasikan kembali dengan yang Ahli. Wassalamualaikun Wr. Wb Lihat profil lengkapku